Syarat mendapatkan SNI

Syarat mendapatkan SNI 01-3553-2006 adalah :

1.            Sertifikat merk Produk ( resi )
2.            SIPA  (surat ijin pengambilan air) atau IPATEK milik sendiri atau dari pemasok air .
3.            Hasil Report analis  uji air baku  mengacu Permenkes 907 th 2002
4.            TDP, IUI,TDI,SIUP. NPWP
5.            Bandan hukum Perusahaan

Peralatan Alat Lab :
1.            Inkubator ( kalibrasi)
2.            Conduktivity meter (kalibrasi)
3.            Turbidity meter (kalibrasi)
4.            Timbangan digital (kalibrasi)
5.            Otoclave (kalibrasi)
6.            FH Meter (kalibrasi)
7.            Alat test ozon (kalibrasi)
8.            Oven (kalibrasi)
9.            Peralatan  mikro (tabung reaksi, cawan) (kalibrasi)
10.          Peralatan gelas (kalibrasi)
11.          Inkubator

Implementasi Dokumen Sistem Manajemen Mutu

1.            Prosedur Kerja
2.            Instruksi Kerja
3.            Catatan Mutu Dan Form
4.            Pedoman Mutu
5.            Form Data Perusahaan
6.            Form permohonan  dari SNI

 Sesuai dengan :Kepmenperindag No : 705MPP/Kep/11/2003 tentang PERSYARATAN TEKNIS INDUSTRI AIR MINUM DALAM KEMASAN DAN PERDAGANGANNYA. Beberapa Bab yang membahas perlunya SNI dan sanksi bagi yang melanggar adalah :

BAB 1V
MUTU
Pasal 7


1. Produk AMDK wajib memenuhi persyaratan SNI & memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI.
2. Pengendalian mutu produk AMDK di pabrik harus dilakukan oleh Perusahaan Industri AMDK untuk terjamin tercapainya mutu sesuai persyaratan SNI yang berlaku.
3. Pengujian mutu produk dalam rangka pengawasan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Produk melalui pengujian oleh Lembaga Penguji yang terakreditasi atau Lembaga Penguji yang ditunjuk oleh Menteri, wajib dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 1 (satu) tahun.
4. Tata cara memperoleh Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku


BAB V
MAKLOON
Pasal 8


1. Perusahaan Industri AMDK hanya dapat melakukan makloon dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Produk harus memenuhi persyaratan SNI dan memiliki MD;
b. Produsen dan pemesan harus bertanggung jawab terhadap kualitas produk makloon yang dinyatakan dalam Surat Perjanjian;
c. Produsen dan pemesan AMDK harus mencantumkan nama dan alamat perusahaannya.
2. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah :
a. Produsen bertanggung jawab selama dalam masa produksi;
b. Pemesan AMDK bertanggung jawab dalam pemasaran atau peredaran






BAB VII
LABEL
Pasal 10


1. Label wajib dicantumkan pada kemasan dan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku .
2. Pada label wajib dicantumkan minimal :
a. nama produk;
b. nama/merek dagang;
c. nama Produsen atau Importir;
d. alamat Produsen atau Importir (minimal PO Box);
e. volume netto yang dinyatakan dalam sistem matrik;
f. nomor pendaftaran dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (MD/ML);
g. bulan dan tahun kadaluwarsa.
3. Tanda SNI dan Kode Produksi wajib dicantumkan pada label atau kemasan.



BAB XI
SANKSI
Pasal 17

1.   Perusahaan industri AMDK yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pidana  sebagaiamana tercantum dalam pasal 24 Undang undang Nomer 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian  berupa pidana penjara selama lamanya 5 (lima) tahun dan/atau denda sebanyak banyaknya Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

2. Perusahaan industri AMDK yang memiliki Izin Usaha Industri yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) Undang- undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berupa pidana penjara selama lamanya5 (lima) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah).

3. Perusahaan industri AMDK yang melanggar ketentuan Pasal 10 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda sebanyak banyaknya Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

4. Pemegang merek makloon/pedagang/importir yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

5. Perusahaan industri AMDK yang :
a. Dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai ketentuan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

6. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 10 dikenakan sanksi sesuai ketentuan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 58 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan berupa pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah).

7. ….

8. Perusahaan industri/pedagang/importir AMDK yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

9. Perusahaan pemegang merek makloon yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b dikenakan sanksi sesuai ketentuan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

10. Perusahaan pemegang merek makloon yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c dikenakan sanksi sesuai ketentuan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 58 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan berupa pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah).

Atas dasar Kepmenperindag No : 705MPP/Kep/11/2003 tentang PERSYARATAN TEKNIS INDUSTRI AIR MINUM DALAM KEMASAN DAN PERDAGANGANNYA. maka SNI 01-3553-2006 & MD (BPOM) menjadi sangat wajib untuk dimiliki dan diterapkan oleh perusahaan AMDK.
Untuk bisa mendapatkan SNI-01-3553-2006 sebuah perusahaan terlebih dahulu System Manajemen Mutunya harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan baik itu mengacu pada SNI 19-9001-2001 ataupun BSN 10-1999.
Hasil penerapan Sistem Manajemen Mutu tersebut didokumentasikan dalam suatu bentuk dokumen lengkap (Rekaman  Mutu, Prosedur, IK, Formulir, Pedoman  Mutu, dll) sesuai dengan aturan yang berlaku.


.

0 komentar: